s-telecharger.com – Jakarta – Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) DKI Jakarta 2025, yang dimulai pada 16 Juni, telah diwarnai berbagai permasalahan. Dinas Pendidikan DKI Jakarta membuka tiga jalur penerimaan: prestasi, afirmasi, dan mutasi. Jalur domisili akan dibuka akhir Juni. Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Taga Radja Gah, menjelaskan bahwa calon murid yang gagal di jalur nilai reguler dapat mencoba jalur prestasi.
Sejak hari pertama, kendala teknis dan kesulitan administrasi mendominasi proses SPMB. Gangguan situs pendaftaran, data siswa yang invalid, serta kesulitan orang tua/wali dalam bernavigasi sistem daring menjadi masalah utama.
Kegagalan Sistem SPMB Jakarta di Hari Pertama
Pada hari pertama pendaftaran, situs SPMB mengalami error dan lamban, membuat akun banyak orang tua log out dan gagal masuk. Hal ini diduga disebabkan oleh lonjakan pendaftar yang mencapai lebih dari 130.000 orang pada pukul 11.00 WIB, mencakup jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK, menurut Plt. Kepala Dinas Pendidikan Jakarta, Sarjoko. Pihak Dinas mengakui gangguan akses sementara dan meminta maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan.
Petugas Posko Kewalahan Mengatasi Keluhan
Petugas posko pengaduan SPMB menerima lebih dari 200 keluhan setiap hari sejak 19 Mei 2025. Sunaryanto, salah satu petugas, mengungkapkan bahwa sebagian besar keluhan berkaitan dengan perubahan data Kartu Keluarga (KK), seperti penambahan anggota keluarga atau perubahan alamat. Kesalahan input data, termasuk typo nama, tanggal lahir, dan bahkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), juga menjadi masalah signifikan. Kesalahan NIK, khususnya, menimbulkan masalah serius karena dapat mempengaruhi data pendaftar lain.
Invaliditas Data dan Kesulitan Sistem Daring
Selain masalah teknis, kesalahan input data oleh orang tua/wali menjadi kendala utama. Kesalahan kecil seperti typo dapat berakibat fatal, seperti yang dialami oleh seorang wali murid yang salah memasukkan satu angka NIK, mengakibatkan data terhubung ke orang lain.
Kesulitan dalam menggunakan sistem daring juga dialami banyak orang tua. Fera (40 tahun), misalnya, mengaku kebingungan dan membutuhkan bantuan petugas posko untuk mendaftar dan memverifikasi akunnya, bahkan setelah berhasil membuat akun pada batas akhir, 14 Juni 2025. Antrean panjang di posko pengaduan SPMB Jakarta Selatan mencerminkan kesulitan yang dialami banyak orang tua.
Sosialisasi yang Dinilai Kurang Maksimal
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) juga menerima banyak aduan serupa. Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, mengkritik kurang maksimalnya sosialisasi sistem daring, terbukti dengan masih banyaknya orang tua yang mengantre di sekolah sejak subuh. JPPI juga khawatir praktik pungutan liar dan jual beli kursi akan tetap terjadi karena minimnya daya tampung sekolah negeri.
Tinggalkan Balasan