s-telecharger.com — Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI, Mukhtarudin, menyampaikan apresiasi mendalam atas ketegasan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam menanggapi isu krusial pertambangan di Raja Ampat. Langkah konkret Presiden melalui kebijakan pencabutan empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel ini dinilai sebagai respons cepat yang pro-lingkungan dan hukum.
Menurut Mukhtarudin, kebijakan ini secara nyata merefleksikan kepemimpinan yang berpihak pada kelestarian ekosistem dan penegakan supremasi hukum. Apresiasi serupa juga ia berikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia serta jajaran menteri teknis lainnya yang sigap dan terukur dalam menjalankan perintah Presiden.
Keputusan vital pencabutan empat IUP nikel ini diumumkan langsung oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam sebuah konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (10/6).
Mukhtarudin menegaskan, “Menghentikan empat IUP adalah langkah tepat dan bernilai besar dalam menjaga kelestarian ekosistem Raja Ampat.” Pernyataan ini menggarisbawahi komitmen serius pemerintah terhadap perlindungan lingkungan di salah satu kawasan paling berharga di Indonesia.
Keputusan ini, lanjut Mukhtarudin, selaras dengan mandat Presiden untuk memperkuat tata kelola pertambangan yang akuntabel dan berorientasi pada keberlanjutan. Empat perusahaan yang IUP-nya dicabut meliputi PT Anugerah Surya Pratama di Pulau Manuran, PT Kawei Sejahtera Mining di Pulau Kawe, PT Mulia Raymond Perkasa di Pulau Batang Pele dan Manyaifun, serta PT Nurham di wilayah Waigeo Timur. Penting dicatat bahwa seluruh lokasi operasi perusahaan tersebut berada di dalam kawasan Global Geopark Raja Ampat yang sangat dilindungi.
Di sisi lain, meskipun PT Gag Nikel tidak termasuk dalam daftar perusahaan yang IUP-nya dicabut, Mukhtarudin secara khusus menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap operasional perusahaan ini. Desakan ini muncul menyusul temuan pelanggaran lingkungan minor oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).
“Kami mendukung pemerintah untuk terus mengawasi implementasi Amdal, reklamasi, dan perlindungan terumbu karang oleh PT Gag Nikel,” ujar Mukhtarudin, menegaskan urgensi kepatuhan lingkungan yang tidak bisa ditawar.
Senada dengan hal tersebut, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers yang sama turut mempertegas komitmen pemerintah terkait PT Gag Nikel. Beliau menyatakan, “Sekalipun (IUP) Gag tidak kita cabut, tetapi kita atas perintah Bapak Presiden kita mengawasi khusus dalam implementasinya… Jadi Amdal-nya harus ketat, reklamasinya harus ketat, tidak boleh merusak terumbu karang. Jadi betul-betul kita akan awasi habis terkait dengan urusan di Raja Ampat.”
Sebagai tindak lanjut, Menteri ESDM juga memastikan bahwa operasi PT Gag Nikel telah dihentikan sementara sejak 5 Juni 2025, menunggu penyelesaian proses evaluasi lapangan secara menyeluruh.
Mukhtarudin menilai, sikap tegas pemerintah ini merupakan cerminan keseriusan dalam menyeimbangkan antara keberlangsungan industri pertambangan nikel dengan jaminan keberlanjutan lingkungan. Ia menambahkan, “Fraksi Golkar setuju dengan langkah Menteri ESDM—Amdal dan reklamasi harus dilaksanakan sungguh-sungguh,” menunjukkan dukungan penuh terhadap regulasi lingkungan yang ketat.
Sebagai anggota Komisi XII DPR RI, Mukhtarudin memastikan bahwa lembaga legislatif akan terus mengawal dan menjalankan fungsi pengawasan demi menjamin setiap perusahaan pertambangan mematuhi seluruh regulasi lingkungan dan reklamasi yang berlaku, terutama di wilayah dengan sensitivitas ekologi tinggi seperti Global Geopark Raja Ampat. Ini adalah komitmen bersama untuk menjaga aset alam berharga Indonesia.