Jakarta – Kebijakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang kini kembali membolehkan pemerintah daerah untuk menggelar berbagai kegiatan di hotel dan restoran disambut antusias oleh Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI). Ketua Umum PHRI, Hariyadi Sukamdani, menilai keputusan ini sebagai “angin segar” yang krusial bagi industri perhotelan dan restoran di Tanah Air untuk memulihkan kembali tingkat okupansi yang sempat terpuruk.
Hariyadi menjelaskan, sektor perhotelan dan restoran telah mengalami penurunan okupansi signifikan pada tahun lalu. Kondisi ini diperparah dengan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang sempat melarang kegiatan rapat dan sejenisnya dilaksanakan di fasilitas perhotelan dan restoran. “Dengan diperbolehkannya berkegiatan di hotel lagi, tentu akan berdampak baik untuk meningkatkan okupansi,” ujar Hariyadi kepada Tempo, Rabu, 11 Juni 2025.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menguatkan pernyataan Hariyadi. Tercatat, okupansi hotel berbintang pada tahun lalu hanya mencapai 52,63 persen, menunjukkan penurunan sebesar 7,11 persen dibandingkan okupansi hotel pada tahun 2023. Angka ini bahkan merupakan tingkat okupansi terendah yang dialami industri sejak berakhirnya pandemi Covid-19.
Lebih lanjut, Hariyadi menyatakan keyakinannya bahwa instruksi terbaru dari Kementerian Dalam Negeri ini akan mampu membangkitkan kembali geliat industri perhotelan di Indonesia. Meskipun demikian, ia belum dapat menghitung secara pasti persentase peningkatan okupansi yang diharapkan setelah instruksi tersebut berlaku. Hariyadi menegaskan bahwa kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah di hotel dan restoran selama ini merupakan penyumbang pemasukan yang sangat signifikan bagi kelangsungan industri ini.
Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, turut memberikan klarifikasi mengenai kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Menurut Tito, kebijakan tersebut sebenarnya tidak melarang pemerintah daerah untuk berkegiatan di hotel dan restoran, selama kegiatan yang dilaksanakan memiliki manfaat nyata dan tidak menggunakan anggaran yang berlebihan atau foya-foya.
Pernyataan tersebut disampaikan Tito Karnavian saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Mataram, pada Rabu, 4 Juni 2025 lalu. Dalam kesempatan itu, Tito bahkan mengungkapkan bahwa ia telah menerima arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden menekankan pentingnya menjaga agar sektor perhotelan maupun restoran tetap dapat beroperasi di tengah upaya efisiensi anggaran, mengingat dampak ekonomi yang luas. “Kita harus memikirkan juga hotel-hotel restoran, mereka juga punya karyawan, mereka juga punya supply chain,” jelas Tito, menyoroti pentingnya ekonomi lokal dan rantai pasok.
Guna memaksimalkan dampak positif kebijakan ini, Tito meminta seluruh pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan dengan memprioritaskan hotel-hotel maupun restoran yang kondisinya nyaris kolaps. Harapannya, langkah strategis ini dapat membantu mereka tetap bertahan dan beroperasi. “Buatlah kegiatan di sana,” pungkas Tito, mendorong partisipasi aktif pemerintah daerah dalam menghidupkan kembali sektor vital ini.
Pilihan Editor: Spesifikasi Pesawat Boeing Milik Air India yang Jatuh Tewaskan Ratusan Penumpangnya
Tinggalkan Balasan