s-telecharger.com – , Jakarta – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bisa tembus 8 hingga 9 persen. Meskipun, sejumlah lembaga internasional, seperti Bank Dunia dan Dana Moneter internasional (IMF) memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini sebesar 4,7 persen atau turun dibanding proyeksi sebelumnya 5,1 persen.
Menurut Luhut, pertumbuhan ekonomi 8 persen masih bisa dicapai berkat program yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Misalnya, program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang dianggarkan senilai Rp 171 triliun. Bahkan tahun depan, kata Luhut, anggaran program ini bisa mencapai Rp 300 triliun.
“Itu kan bisa membuat pemerataan langsung. Jadi, membuat simpul-simpul ekonomi baru,” kata Luhut saat ditemui wartawan di sela acara International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di JCC Senayan, Kamis, 12 Juni 2025.
Luhut mengatakan, program tersebut bisa mendorong pertumbuhan ekonomi jika dijalankan dengan baik. Sementara ini pun, ia mengklaim, TIm DEN yang diturunkan untuk meninjau program MBG melaporkan perkembangan yang bagus. Namun, ia berujar, program MBG tetap harus diawasi bersama.
“Kalau kita konsisten terhadap ini, menurut hemat saya, angka itu (pertumbuhhan ekonomi 8-9 persen) pada 2028, 2029, 2030, masih bisa tercapai,” kata Luhut.
Sebelumnya, Ekonom UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengatakan pemerintah harus merespons serius proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang baru dirilis IMF dan Bank Dunia. “Koreksi IMF harus dijadikan alarm serius bahwa kebijakan ekonomi kita perlu direkonstruksi dengan fondasi baru,” kata Achmad melalui keterangan tertulis yang diterima Tempo, dikutip pada Ahad, 27 April 2025.
Menurut Achmad, fondasi baru kebijakan ekonomi diperlukan karena koresksi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menurun ini bukan semata karena faktor eksternal. Ia berpendapat bahwa kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat Doland Trump adalah pemicu, tapi tidak serta merta menjadi penyebab tunggal.
Pendiri Narasi Institute itupun merekomendasikan lima stratgi ekonomi baru yang bisa diterapkan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonmi Indonesia. Pertama, perlindungan terhadap industri dalam negeri harus ditingkatkan secara cerdas. Ia berujar, pemerintah perlu menyasar substitusi impor untuk produk-produk strategis dan menciptakan ekosistem inovasi berbasis teknologi domestik.
Kedua, pendekatan fiskal harus lebih progresif dan selektif. Alih-alih memperluas subsidi konvensional, pemerintah harus mendorong belanja berbasis produktivitas seperti pendidikan vokasi, memperkuat UMKM, dan insentif bagi sektor manufaktur bernilai tambah tinggi.
Ketiga, mengambil kebijakan pro kelas menangah. “Kelas ini motor konsumsi dan stabilitas ekonomi,” ujarnya.
Keempat, pemerintah harus mulai melakukan restrukturisasi utang jangka panjang dan mengevaluasi ulang proyek-proyek infrastruktur yang tidak produktif. Ia mengatakan fokus harus dialihkan pada proyek berbasis kebutuhan rakyat, seperti transportasi publik, sanitasi, dan energi terbarukan.
Kelima, Indonesia perlu mendesain ulang insentif investasi dengan target yang jelas, yakni investasi yang menciptakan lapangan kerja berkualitas dan transfer teknologi. Ia merekomendasikan agar pengawasan pemerintah terhadap investasi yang hanya bersifat spekulatif harus diperketat.
Pilihan Editor: Mengapa Usul Kenaikan Pajak Rumah Tapak Menuai Kritik?
Tinggalkan Balasan