Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi mengumumkan kebijakan vital terkait peningkatan kesejahteraan para penegak hukum. Pengumuman kenaikan gaji hakim ini disampaikan langsung olehnya dalam acara pengukuhan hakim baru tahun 2025 yang berlangsung di Balairung Mahkamah Agung (MA) pada hari Kamis, 12 Juni.
Dalam momen bersejarah tersebut, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya dengan pernyataan lugas, “Saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia ke-8. Hari ini mengumumkan bahwa gaji-gaji hakim akan dinaikkan.” Pernyataan ini menandai langkah strategis pemerintah dalam upaya reformasi birokrasi peradilan.
Lebih lanjut, Presiden Prabowo menjelaskan detail kenaikan gaji hakim tersebut akan bervariasi sesuai golongan, namun dengan fokus utama pada peningkatan signifikan bagi para hakim di jenjang karier awal. Secara khusus, ia mengungkapkan bahwa kenaikan gaji hakim junior akan mencapai angka yang mencengangkan, yakni 280 persen. “Golongan yang naik tertinggi adalah golongan yang paling junior, paling awal,” imbuhnya, menegaskan prioritas pada pengembangan sumber daya manusia peradilan dari bawah.
Keputusan fundamental ini, menurut Prabowo, didasari oleh perhitungan matang atas potensi kekayaan bangsa Indonesia. Ia menekankan bahwa sumber daya negara yang melimpah harus dikelola secara optimal dan transparan demi sebesar-besarnya kemakmuran dan kepentingan seluruh rakyat. Peningkatan kesejahteraan hakim ini dipandang sebagai bagian integral dari upaya tersebut.
Pada kesempatan yang sama, Mahkamah Agung (MA) sendiri mengukuhkan sebanyak 1.451 hakim baru untuk tahun 2025. Ribuan hakim ini akan segera mengabdikan diri di berbagai lini peradilan di seluruh Indonesia, terbagi dalam empat jenis pengadilan utama. Rinciannya adalah 921 orang untuk pengadilan umum, 362 orang untuk pengadilan agama, 143 orang untuk pengadilan tata usaha negara, dan 25 orang untuk pengadilan militer. Kenaikan gaji ini diharapkan dapat memotivasi para hakim baru dan meningkatkan integritas serta profesionalisme institusi peradilan secara keseluruhan.
Tinggalkan Balasan