s-telecharger.com – , Jakarta – Gabungan Masyarakat dan Mahasiswa Indonesia di Belanda untuk Keadilan Sejarah secara tegas mendesak Menteri Kebudayaan Fadli Zon agar mencabut pernyataannya. Desakan ini terkait klaim Fadli Zon yang menyebut tragedi pemerkosaan dalam kerusuhan Mei 1998 hanyalah rumor dan tidak didukung bukti yang cukup. Koalisi menilai, pernyataan tersebut mencerminkan ketidakberpihakan pemerintah terhadap para korban dalam kerusuhan besar sebelum era reformasi tersebut.
Sebagai respons atas kontroversi ini, perwakilan Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Belanda, Syukron Subkhi, melalui keterangan tertulis pada Ahad, 15 Juni 2025, mendesak agar Menteri Fadli Zon secara terbuka menyampaikan permintaan maaf kepada para korban dan keluarga. Desakan ini mencerminkan keprihatinan mendalam mereka terhadap upaya pemerintah yang dianggap sistematis dalam menghapus jejak kelam masa lalu melalui penulisan ulang sejarah Indonesia secara sepihak dan seragam.
Syukron Subkhi menegaskan bahwa sejarah, betapapun pahit dan sulitnya untuk dihadapi, harus tetap diakui sebagai bagian integral yang membentuk perjalanan bangsa. Menurutnya, sejarah seharusnya menjadi pengingat penting agar kekerasan kelam masa lalu tidak terulang kembali, apalagi diwariskan sebagai warisan buruk dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Lebih lanjut, koalisi tersebut juga menyoroti rencana Fadli Zon untuk menuliskan sejarah dengan nuansa yang “positif”. Menurut mereka, penulisan ulang sejarah dengan narasi positif hanyalah ‘akal-akalan’ pemerintah untuk melegitimasi kekuasaannya. Syukron secara spesifik menyebut bahwa kekuasaan di bawah Pemerintahan Presiden Prabowo memiliki korelasi erat dengan sejarah kekerasan dan pelanggaran HAM.
Oleh karena itu, koalisi masyarakat dan mahasiswa Indonesia di Belanda meminta pemerintah untuk membuka ruang dialog yang transparan dan inklusif bagi para korban dalam proses penulisan ulang sejarah modern. Permintaan ini khususnya ditujukan bagi para eksil yang hingga kini terhalang untuk pulang akibat pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan oleh pemerintahan Soeharto, serta korban kekerasan politik yang terjadi pada masa-masa awal berdirinya Republik.
Selain itu, Syukron Subkhi menambahkan, koalisi juga mendesak pemerintah untuk segera mengungkap kebenaran di balik berbagai kasus pelanggaran HAM, baik di masa lalu maupun yang masih terjadi saat ini. Mereka menilai negara terlalu berlarut-larut dalam memberikan keadilan bagi para korban dan keluarga mereka. Disebutkan bahwa masih ada 12 kasus pelanggaran HAM berat yang belum terungkap hingga kini.
Sebelumnya, pernyataan kontroversial Fadli Zon muncul dalam wawancara mengenai proses penulisan ulang sejarah bersama jurnalis senior IDN Times, Uni Zulfiani Lubis. Dalam wawancara yang ditayangkan di siaran YouTube IDN Times pada Rabu, 11 Juni 2025, Fadli mengatakan, “Pemerkosaan massal kata siapa itu? Enggak pernah ada proof-nya. Itu adalah cerita. Kalau ada tunjukkan, ada enggak di dalam buku sejarah itu?” Tempo telah memperoleh izin dari Uni Lubis untuk mengutip isi wawancara tersebut.
Mantan Wakil Ketua DPR RI itu juga menuturkan bahwa ia pernah menguji para sejarawan dengan mengatakan bahwa peristiwa tersebut telah diakui oleh tim pencari fakta. Namun, Fadli mengklaim, “Saya sendiri pernah membantah itu dan mereka (penulis ulang sejarah) tidak bisa buktikan.”
Tinggalkan Balasan