Jakarta, IDN Times – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) diproyeksikan akan mengantongi dividen fantastis dari badan usaha milik negara (BUMN), dengan estimasi mencapai Rp120 hingga Rp150 triliun pada tahun 2025. Rosan Perkasa Roeslani, Chief Executive Officer BPI Danantara, mengungkapkan bahwa angka ini setara dengan sekitar 7 miliar dolar AS. Pernyataan krusial ini disampaikan Rosan dalam acara Meet The Leaders – Universitas Paramadina, pada Sabtu (14/6/2025), menandai babak baru dalam strategi pengelolaan aset negara.
Rosan Perkasa Roeslani secara tegas menyatakan bahwa alokasi dana dividen tersebut akan diarahkan ke berbagai sektor industri yang memenuhi kriteria ketat. Fokus utamanya adalah pada sektor-sektor yang berpotensi besar untuk menciptakan lapangan kerja baru dan berkualitas. “Tentunya ke industri-industri yang kriterianya juga menciptakan lebih banyak lapangan kerja, pekerjaan berkualitas, karena itu adalah prioritas utama kami,” tegas Rosan, menekankan komitmen BPI Danantara dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan nasional.
Rosan lebih lanjut menguraikan peran vital Danantara sebagai lengan investasi pemerintah. Model pendanaan institusi ini kini bertransformasi; dana yang akan dikelola dan diinvestasikan tidak lagi bersumber dari Penyertaan Modal Negara (PMN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebaliknya, sumber utama investasi BPI Danantara adalah dividen dari BUMN yang selama ini didistribusikan untuk negara. Pergeseran ini menunjukkan strategi inovatif pemerintah dalam mendayagunakan aset negara untuk pertumbuhan jangka panjang.
Dalam mengelola potensi dana investasi yang besar ini, BPI Danantara menetapkan target imbal hasil investasi minimal 10 persen yang ambisius namun terukur. Rosan menyebutkan bahwa dividen yang diterima akan dikelola secara cermat dan diinvestasikan pada beragam sektor industri dan proyek yang prospektif untuk menghasilkan keuntungan. Target pengembalian investasi minimal sekitar 10 persen menjadi patokan, atau setidaknya di atas biaya modal yang ada. Meski demikian, Rosan juga menegaskan bahwa tingkat imbal hasil bukanlah satu-satunya kriteria penentu investasi, mengindikasikan pendekatan yang lebih komprehensif dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi nasional.
Tinggalkan Balasan