s-telecharger.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan bahwa realisasi belanja negara hingga akhir Mei 2025 telah mencapai angka signifikan Rp 1.016 triliun. Jumlah ini merepresentasikan 28,1 persen dari total target belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang ditetapkan sebesar Rp 3.621,3 triliun.
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, dalam konferensi pers di Jakarta pada Selasa (17/6), menegaskan data tersebut. “Total belanja yang sudah direalisasikan per tanggal 31 Mei adalah Rp 1.016,3 triliun. Ini adalah 28,1 persen dari APBN,” jelasnya, memberikan gambaran jelas mengenai pencapaian fiskal pemerintah.
Sementara itu, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) juga menunjukkan kemajuan. Dana sebesar Rp 322 triliun telah disalurkan, mencapai 35 persen dari target APBN 2025 untuk TKD yang berjumlah Rp 919,9 triliun. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung pembangunan dan operasional di tingkat daerah.
Secara lebih rinci, Suahasil memaparkan bahwa belanja negara tersebut didominasi oleh belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp 694,2 triliun, atau 25,7 persen dari total APBN. Angka ini terbagi menjadi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 325,7 triliun, yang telah mencapai 28,1 persen dari target alokasinya, serta belanja non-K/L sebesar Rp 368,5 triliun, yang merefleksikan 23,9 persen dari targetnya.
Kemenkeu turut mencatat adanya perubahan pola belanja pada bulan Mei. Terjadi percepatan signifikan pada belanja barang dan belanja modal, yang berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya yang cenderung lebih memprioritaskan percepatan belanja bantuan sosial (bansos). Wamenkeu menjelaskan bahwa pergerakan APBN setiap bulan memang sangat bergantung pada jenis belanja yang diprioritaskan, termasuk pelaksanaan belanja bansos yang bersifat fluktuatif.
Dalam lingkup belanja K/L sebesar Rp 325,77 triliun, alokasi terbesar meliputi belanja pegawai sebesar Rp 123,9 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp 81,2 triliun digunakan untuk gaji dan tunjangan, sementara Rp 42,7 triliun dialokasikan untuk tunjangan kinerja (Tukin), lembur, dan berbagai tunjangan lainnya. Selain itu, belanja K/L juga mencakup Rp 48,8 triliun untuk bansos, Rp 55,67 triliun untuk belanja modal, serta Rp 97,4 triliun yang dialokasikan untuk belanja operasional dan barang lainnya.
Adapun belanja non-K/L digunakan untuk pembayaran pensiun sebesar Rp 82,6 triliun. Di sisi lain, Rp 66,1 triliun dimanfaatkan untuk subsidi energi, termasuk Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG), serta penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang mendukung sektor UMKM.
Suahasil juga memberikan penjelasan mengenai dinamika di balik realisasi belanja non-K/L. Peningkatan manfaat pensiun terjadi karena adanya penambahan sekitar 55 ribu pensiunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, realisasi subsidi hingga 31 Mei 2025 tercatat lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2024, sebuah kondisi yang dipengaruhi oleh perubahan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk subsidi KUR dan pergeseran harga Indonesian Crude Price (ICP).
Tinggalkan Balasan