Pemerintah akan memperketat pengawasan tambang nikel di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua, menyusul instruksi Presiden. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Hanif Faisol Nurrofiq, mengumumkan peningkatan pengawasan ini, termasuk audit lingkungan dan penambahan safeguard untuk memastikan keberlanjutan lingkungan.
Keputusan ini diambil setelah evaluasi terhadap empat perusahaan tambang yang sempat dibekukan sementara akibat kerusakan ekosistem laut. PT Gag Nikel, anak usaha PT Aneka Tambang (Antam), menjadi satu-satunya perusahaan yang lolos dari sanksi, dikarenakan rekam jejaknya yang dinilai baik selama hampir empat tahun beroperasi.
“Bapak Presiden meminta kita meningkatkan pengawasannya. Jadi dalam waktu segera kami akan menugaskan audit lingkungan untuk menambah safeguard terkait penambangan di Gag,” jelas Hanif saat ditemui di Kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (10/6). Ia menambahkan, PT Gag Nikel dinilai konsisten menjaga aspek lingkungan selama periode tersebut, ditunjukkan oleh nilai properti lingkungan yang tinggi. “Karena selama hampir 4 tahun nilai propernya biru biru dan hijau jadi relatif sangat tinggi ketaatannya. Jadi sudah dinilai selama 4 tahun pelaksanaannya itu,” kata Hanif.
Meskipun hasil pengawasan lapangan terhadap PT Gag Nikel dinilai cukup baik, Menteri Hanif berencana melakukan kunjungan langsung ke Pulau Gag untuk memastikan perlindungan lingkungan tetap terjaga optimal. “Dan kemarin hasil pengawasan lapangannya cukup bagus namun demikian dalam waktu segera saya juga berkepentingan untuk langsung ke sana untuk meyakinkan bahwa safeguard lingkungan terjaga sangat baik,” tuturnya.
Tinggalkan Balasan